Sabtu, 24 September 2016

Untaian Jejak Tionghoa Masa Kolonial di Yogyakarta

Beragam untaian jejak sejarah kehadiran komunitas Tionghoa dapat ditemukan di hampir seluruh penjuru Indonesia, tak terkecuali dengan Yogyakarta yang selama ini menjadi jantung kebudayaan Jawa. Berbagai jejak komunitas Tionghoa memperkaya warisan budaya di kota ini, dari kelenteng, kawasan tempat tinggal, hingga pemakaman. Tulisan Jejak Kolonial kali ini akan mengajak anda untuk menyingkap jejak-jejak yang telah memberi warna demografi Kota Yogyakarta itu.
Deretan ruko-ruko Tionghoa di sepanjang Jalan Malioboro tahun 1938 ( sumber : Djokja Solo Beeld van Vorstenlanden ).
Pada tahun 1755, Kasultanan Yogyakarta lahir lewat Perjanjian Giyanti dengan Sultan Hamengkubuwono I sebagai raja pertamanya. Sebuah hutan di antara Sungai Code dan Sungai Winongo menjadi pilihan ibukota kerajaan baru itu. Di sana, Sultan Hamengkubuwono I mendirikan istana, taman tetirah, alun-alun, masjid, pasar dan kawasan hunian para abdi istananya ( Inajati. Dkk, 2009;131 ) . Lambat laun, kota itu kian berwarna dengan datangnya para perantauan Tionghoa. Dalam perjalanannya, komunitas Tionghoa ini memainkan peran cukup penting dalam perputaran roda perniagaan di kota ini. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dalam urusan perniagaan, orang Tionghoa memang lebih unggul dibanding orang Eropa karena mereka lebih paham kebutuhan yang diperlukan oleh orang pribumi. Maka dari itu, hampir dimanapun orang Tionghoa berada mereka akan menempatkan rumah tinggal mereka dekat dengan riuh ramainya pasar. Sesuai aturan wijkenstelsel yang diterbitkan pemerintah kolonial, orang-orang Tionghoa diharuskan tinggal mengelompok dalam satu kawasan dan lama kelamaan menjadi suatu kawasan yang memiliki karakter khas yang disebut pecinan ( idem, 2009;185 ).
Letak kawasan Pecinan di Ketandan, Pajeksan, dan Ngabean.
Rumah berlanggam Tiongkok Selatan di sebelah utara Pasar Beringharjo.

Sebagian ruko berlanggam Tiongkok Selatan yang masih bertahan.

Di Yogyakarta, kawasan pecinan paling terkenal berada di utara Pasar Beringharjo dan benteng Vredeburg. Sejak pemberontakan Geger Pecinan tahun 1741, pemerintah kolonial mengharuskan agar orang Tionghoa tinggal dekat dengan benteng agar memudahkan pengawasan. Latar belakang mereka sebagai pedagang menjadikan orang-orang Tionghoa untuk membangun rumah tinggal merangkap toko yang saling berdimpitan dengan bentuk menyerupai rumah leluhur mereka di daratan Tiongkok selatan. Pemandangan ruko-ruko Tionghoa itu dapat disaksikan manakala berjalan di kampung Ketandan. Cobalah naik ke lantai tiga Pasar Beringharjo. Dari sini dapat dilihat atap-atap bergaya shan yang tampak saling menempel satu sama lain. Selain sebagai pedagang, di antara mereka ada juga yang menjadi pemungut pajak atau dikenal sebagai tanda. Dari situlah nama kampung Ketandan berasal. 
Peta pecinan Kranggan. Keterangan. Nomor 11 merupakan kelenteng Kwan Tee Kiong.
Salah satu ruko lama di Kranggan.



Beberapa bangunan bergaya Indis di Kranggan.

Rumah perpaduan langgam Indis dan Tionghoa di Ngabean.
Berjalan ke utara, di dekat Tugu Pal Putih yang ikonik itu, ada sebuah kampung yang dikenal dengan nama Kampung Kranggan. Selain Ketandan, kantong permukiman orang Tionghoa berada di kawasan Kranggan. Seperti halnya dengan Ketandan yang berdekatan dengan Pasar Beringharjo, kampung Kranggan juga berada di dekat pasar dengan nama yang sama dengan kampung itu. Sejak tahun 1870, selain terpusat di kampung Ketandan dan Kranggan, permukiman orang Tionghoa juga melebar hingga di sepanjang jalan di Pajeksan, Gandekan, Dagen, Beskalan, dan Ngabean ( Bruggen, 1998; 42 ).
The Phoenix Hotel, menempati bekas rumah Kwik Djoen Eng.
Rumah Phonix, kediaman Liem Djoen Hwat yang masih dihuni oleh keluarga keturunannya.


Dengan sifat hemat dan giat bekerja, maka wajarlah jika orang Tionghoa mampu menghimpun kekayaan besar yang mengagumkan. Tidak mengherankan jika di masa kolonial mereka mampu mendirikan rumah yang keindahannya bahkan melampaui rumah orang Eropa ( Stroomberg, 2918; 61 ). Pada tahun 1918, seorang pengusaha makmur bernama Kwik Djoen Eng mendirikan sebuah rumah mewah yang kini menjadi Hotel Phoenix di Jalan Jend.Sudirman. Ragam pernak-pernik dari kaca patri bergaya art nouveau, hiasan porselen yang menempel di dinding, hingga hiasan tepi atap berbentuk tetes air menunjukan betapa kayanya si empunya rumah di masa silam. 

Hiasan art nouveau.
Sayang, Kwik Djoen Eng tak lama tinggal di rumah itu karena krisis ekonomi merundung usahanya sehingga ia pun terpaksa gulung tikar. Aset-aset berharganya seperti rumah yang ia bangun itu kemudian dijual kepada Liem Djoen Hwat yang kebetulan tinggal tepat di seberang bekas rumah Kwik Djoen Eng. Oleh Liem Djoen Hwat, rumah yang baru saja dibeli dari Kwik Djoen Eng itu dijadikan sebagai hotel. The Splendid Hotel namanya. Selama bertahun-tahun ( kecuali setelah kemerdekaan hingga tahun 1951 ketika menjadi tempat tinggal Konsulat Republik Rakyat Tiongkok ), bangunan ini difungsikan sebagai hotel. Nama dan pemiliknya saja yang berubah. Di masa pendudukan Jepang memakai nama seorang laksamana terkenal Jepang, Yamamoto. Setelah tahun 1951 menjadi Hotel Merdeka dan sejak tahun 1993 hingga sekarang menjadi The Phoenix Hotel.
Klenteng Kwan Tee Kiong, Kranggan.
Vihara Buddha Prabha atau lebih dikenal sebagai Kelenteng Gondomanan.
Hiasan ukiran pada kelenteng Gondomanan.


Selain rumah tinggal, penanda utama komunitas Tionghoa paling utama di suatu tempat tentu saja adalah kelenteng. Pada dasarnya, walau berada di tanah perantauan, mereka masih membawa kepercayaan dan adat dari tanah moyangnya. Karenanya orang-orang Tionghoa di Yogyakarta mendirikan kelenteng sebagai tempat ibadah mereka, yakni kelenteng Kwan Tee Kiong di Kranggan dan kelenteng Hok Tik Bio di Gondomanan. Bentuk dua kelenteng ini nyaris sepadan, yang membedakan hanyalah ukuran dan pernak-perniknya saja. Cobalah melongok ke dalam kelenteng ini, di sana akan terjumpai keindahan ukiran kayu yang menunjukan betapa terampilnya orang Tionghoa sebagai pengrajin kayu. Kelenteng Tjen Ling Kiong dibangun pada 1883 di atas sebidang tanah anugerah dari Sultan Hamengkubuwono VII. Sedangkan bangunan kelenteng Hok Tik Bio baru didirikan pada tahun 1900 dan sebagaimana kelenteng Tjen Ling Kiong, tanah kelenteng ini berdiri merupakan hasil murah hati Sultan Hamengkubuwono VII kepada masyarakat Tionghoa. Pemberian tanah kepada dua kelenteng tadi menunjukan bahwa  antara Kraton Yogyakarta dengan golongan Tionghoa sudah terjalin hubungan yang sangat baik ( Inajati. dkk, 2009; 189-190 ).

Sisa-sisa bong di kampung Cokrokusuman.
Setiap ada jejak permukiman Tionghoa di suatu tempat, pasti akan diikuti dengan jejak lain berupa kompleks permakaman Tionghoa atau orang sini menyebutnya sebagai bong. Karena kebudayaan Tionghoa yang mempercayai bahwa lokasi bong yang baik berada di dekat aliran air, maka tepi Sungai Code atau Sungai Winongo menjadi pilihan tempat orang-orang Tionghoa di Yogyakarta memakamkan sanak keluarga mereka yang telah tiada. Daerah tepi sungai yang dulu pernah menjadi bong meliputi Terban, Cokrokusuman, Sendawa dan Badran. Waktu terus berputar, banyak bong yang akhirnya terdesak oleh permukiman dan akhirnya beralih rupa menjadi daerah perkampungan. Hari ini, bekas-bekas bong itu masih terselip diantara perumahan penduduk yang saling berjejalan. Ada yang menjadi pajangan di halaman rumah penduduk, ada pula yang berakhir menjadi alas jalan. Tidak jarang ada makam yang masih tertinggal di sana. Pernah suatu hari penulis menjelajahi bekas bong di kampung Sendawa. Di sana penulis mendapat keterangan dari warga bahwa ketika mereka menggali tanah dengan maksud membikin pondasi rumah, mereka menemukan peti mati kembang cengkih ; peti mati yang jamak dipakai oleh orang Tionghoa zaman dahulu.
Prasasti persembahan dari kelompok masyarakat Tionghoa kepada Sultan Hamengkubuwono IX.
Masih ada jejak Tionghoa lain yang patut untuk disingkap. Letaknya kali ini tidak di kawasan pecinan, melainkan berada di dalam lingkungan keraton Kasultanan. Persisnya di sebelah timur bangsal Trajumas. Prasasti ini adalah proyeksi nyata kerukunan orang Tionghoa dengan orang pribumi yang mampu melalui dari masa ke masa. Sepanjang orang Tionghoa hidup bersama orang pribumi di Yogyakarta, tiada perselisihan yang berarti. Keadaan yang dirasakan itulah yang melandasi orang Tionghoa untuk membuat prasasti ini sebagai ungkapan terima kasih mereka kepada Sultan Yogyakarta yang sudah berjasa memelihara kerukunan kelompok etnis di Yogyakarta. Prasasti dwibahasa ( Mandarin dan Jawa ) ini sedianya akan diserahkan pada hari penobatan Sultan Hamengkubuwono IX pada 18 Maret 1940, namun karena situasi yang tidak memungkinkan, prasasti itu untuk sementara waktu disimpan di rumah tuan Liem Ing Hwie ( yang kini menjadi Rumah Phonix ). Baru pada tahun 1952 prasasti ini diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono IX.

Menapaki masa Orde Baru, ruh semangat kebudayaan Tionghoa di Yogyakarta mengamali masa koma. Banyak orang Tionghoa yang terpaksa menanggalkan adat dan agama leluhurnya agar dapat bertahan hidup di era Orde Baru yang dikenal alergi dengan segala hal yang berbau Tionghoa. Sejalan dengan hal itu, banyak rumah-rumah kuno bercorak Tionghoa di Ketandan yang terbabat habis, begitu pula keadaanya di Kranggan dan di tempat lain. Beruntunglah bahwa masih ada segelintir jejak Tionghoa yang masih dapat dijumpai hari ini. Jejak-jejak itu seakan menjadi bukti bahwa sejatinyanya Yogyakarta adalah tempat yang nyaman, dimana beragam suku bangsa dapat berbaur dalam suasana yang harmonis dan toleran.

Referensi
Andrisjantiromli, Inajati dkk. 2009. Mosaik Pusaka Budaya Yogyakarta. Yogyakarta : Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta.

Dr. J. Stroomberg. 2018. Hindia-Belanda 1930. Yogyakarta : Penerbit IRCISoD


van Bruggen, M.P dan R.P Wassing. 1998. Djokja Solo; Beeld van Vorstenlanden. Amsterdam; Asia Maior.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar